JURNAL BEVINDING

Peran Trantib Dalam Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo

2025-04-27T16:18:36+07:00

Regional Head Elections (Pilkada) are an important pillar in the democratic system in Indonesia that demands the implementation of safe, orderly, and integrity-based elections. One of the key actors that plays a role in maintaining regional conduciveness in the implementation of Pilkada is the Security and Order Section (Trantib) at the sub-district level. This article discusses in depth the strategic role of Trantib in Gatak District, Sukoharjo Regency in securing the 2024 Pilkada. The research was conducted using a juridical-empirical approach and descriptive qualitative methods, with primary data obtained through interviews with Trantib officers, the Election Supervisory Committee, and other security officers, as well as secondary data from regulations and scientific literature. The results of the study show that Trantib in Gatak District has an important role in several aspects, namely: supervision and control of campaign equipment, security of campaign activities and voting day, early detection of potential conflicts, and socialization of regulations to the public. However, in its implementation, Trantib still faces structural obstacles such as limited personnel, minimal operational support facilities, and less than optimal cross-agency coordination. To overcome these obstacles, it is necessary to increase human resource capacity, adequate budget support, and strengthen synergy with related stakeholders. This article provides a theoretical contribution to the study of administrative law as well as a practical contribution to local governments and stakeholders in formulating more effective election security strategies. The findings in this article show the importance of strengthening Trantib institutions as the spearhead of securing democratic, peaceful, and orderly Pilkada.

Penegakan Kode Etik Badan Adhoc Penyelengara Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU Kota Surakarta

2025-04-28T20:59:20+07:00

This study discussed the enforcement of the Code of Ethics for the Adhoc Agency for the Election and the Settlement of Violations of the Code of Ethics by the KPU of the City of Surakarta, the principle of a fair election actually wanted to oversee the election as a procedure for the transition of power constitutionally. The existence of violations of ethical ethics elections can certainly injure the implementation of elections, enforcement of the code of ethics is one of the crucial aspects of the implementation of the Regional Head Election (Pilkada), especially for Adhoc Organizers who play an important role in ensuring the integrity of the election process. This study aims to examine the effectiveness of the enforcement of the Code of Ethics for Adhoc Organizers in the elections on the implementation of honest, fair, and transparent elections and settlements carried out by the Surakarta City KPU. The method used in this study uses empirical research methods. The nature of this research is descriptive analysis. The results showed that, first, the legal framework for handling violations of the Ethics Code of Election of Regional Heads in 2024 in Indonesia was the mandate of Law Number 7 of 2017, and as stipulated in DKPP Regulation Number 2 of 2019 that the mechanism for handling violations of the KPU Adhoc Code of Ethics was handed over to the City/Regency KPU Urgency. Democratic, in order to realize the organizer of elections with integrity, so as to create a fair election.

Tinjauan Yuridis Empiris Stigma Masyarakat Terhadap Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi

2025-08-07T13:54:52+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji stigma masyarakat terhadap pecandu narkotika pasca menjalani rehabilitasi dengan pendekatan yuridis dan empiris, serta menganalisis tantangan reintegrasi sosial mereka berdasarkan implementasi Pasal 54, 55, dan 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam konteks ini, Pasal 54 menekankan rehabilitasi sebagai hak pecandu, Pasal 55 mengatur pelaporan oleh keluarga, dan Pasal 56 menyangkut keputusan hukum terkait rehabilitasi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Sukoharjo. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan delapan informan yang dipilih secara purposif, terdiri dari mantan pecandu, tokoh masyarakat, penyuluh P4GN, wartawan, dan pengelola panti rehabilitasi. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan kategori hukum, sosial, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma masyarakat menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi sosial pecandu pasca rehabilitasi. Meskipun terdapat dasar hukum yang menjamin hak rehabilitasi, pelaksanaannya belum merata. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta resistensi sosial dari masyarakat memperkuat diskriminasi terhadap mantan pengguna narkoba. Temuan juga mengungkap bahwa pelaporan sesuai Pasal 55 belum optimal karena keluarga cenderung takut atau malu, sementara asesmen terpadu sebagaimana diamanatkan Pasal 103 masih terkendala koordinasi.

Analisis Praktik Paylater Pada Transaksi E-Commerce Berdasarkan Prinsip Larangan Riba Dalam Hukum Ekonomi Syariah

2026-04-03T23:59:16+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi akad dan mekanisme pembiayaan Paylater dalam transaksi e-commerce serta mengkaji unsur riba dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paylater cenderung merupakan pembiayaan berbasis utang (qardh) yang disertai biaya tambahan berupa bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan. Secara substantif, komponen tersebut mengindikasikan adanya riba, terutama riba nasi’ah, serta berpotensi mengandung riba khafi dan riba jahiliyah. Praktik ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah, khususnya perlindungan harta, serta belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi Paylater berbasis akad syariah untuk menjamin keadilan dan transparansi.