Studi Perbandingan Regulasi Tindak Pidana Memperdagangkan Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Komposisi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
DOI:
https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1305Kata Kunci:
Regulation Comparisons, Application of Criminal Law, Criminal Offering Criminal SanctionsAbstrak
Products that do not match the composition information, is a product that is in the product label that is not in accordance with the content of the content that should be, for example the data manipulation and / or information. The purpose of this study to analyze and know the right criminal law and accurating the right criminal sanctions in the case of trading products that do not match the composition information. The research method used is normative juridical research, while the approach used is the approach of legislation. The results of this study show that each rule of regulation of criminal acts has their weaknesses and excess, so that the ratio of law between the two. So the basis of legal certainty of the principle of legality, the right criminal law in the object of this research is the trade law in Article 108. And in accordance with the right criminal sanction in this case by using the legal comparison between consumer protection laws with trade laws. So the right criminal sanction to be given in deeds of trading products that do not match the composition information of trade law in Article 108. The conclusion is from the object of this research the proper criminal law with the two rules of regulation of the criminal actions reinforced by the Concursus idealist theory in the Criminal Code of Article 63 paragraph (2) of the trade law, and so do the criminal law in the object of the research.
Referensi
Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra aditya Bakti.
Aksi Sinurat. (2023). Azas-Azas Hukum Pidana Materiil Di Indonesia, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
Badan Standarisasi Nasional, Minyak Goreng Sawit SNI 7709 2019, SNI 7709 : 2019, BSN, Jakarta.
Endang Purwaningsih. (2016). Hukum Bisnis, Bogor: Ghalia Indonesia.
Hajar M. (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih. Pekanbaru: Suska Press.
Herniwati.(2021). Perbandingan Hukum Pidana Wajah Hukum Pidana Beberapa Negara. Yogyakarta: Zahir Publishingm.
H. Suyanto. (2018). Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
Romli Atmasasmita. (2000). Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: CV. Mandar Maju.
Rony Wiyanto. (2016). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, Bandung.
Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, & Mas Subagyo Eko Prasetyo. (2022). Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia. Medan: CV. Tungga Esti.
Axel Imanuel Tania, Jennifer Almelia Lim, Suhan Chae, Thalia Jamia Kuang. (2024). “Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia dan Tiongkok” Jurnal Multidisplin Ilmu Akademik, 1(6): 327.
Badan Pusat Statistik. (2023). “Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2023”. BPS Jakarta, 6: 20.
Vera Wheny Setijawati Soemarwi & Yudith Ridzkia. (2023). “Perlndungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019”. Jurnal Rectum, 5(1): 996.
La Ode Yogi Pradana, Danang Purbasetya, dan Aulia Yaritsunal Firdaus. (2022). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng”. Jurnal Lex Suprema, 4(11): 112.
Rifky Pratama Arief. (2023). “Hukum Perlindungan Konsumen atas Barang yang Tidak Sesuai dengan Gambar pada Transaksi di Marketplace”. Unes Law Review, 6(2): 4955.
Muchamad Iksan. (2017) “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum PIdana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”. Jurnal Serambi Hukum, 11(1): 12.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
https://hukumonline.com, Pengertian Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia, diakses pada tanggal 7 Maret 2025.
https://prolegal.id, Kasus Minyakita, Begini Hak konsumen dan Sanksi bagi Produsen Nakal, diakses pada tanggal 25 April 2025.
https://www.cnbindonesia.com, Fakta-Fakta dan Penjelasan Lengkap Mendag Soal Kasus Minyakita Disunat, diakses pada tanggal 23 April 2025.
Adam Reski Oskar. (2024). Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Minyak Goreng Curah, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
Rizky Nurlaili. (2018) “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Sesuai Dengan Informasi Komposisi Pada Kemasan”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
PANDUAN PENULISAN JURNAL 
TUTORIAL REGISTRASI DAN SUBMIT JURNAL 
