Perlindungan Hukum Bagi Gelandangan Psikotik yang Terlibat Kekerasan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas)

Legal Protection for Psychotic Homeless Individuals Involved in Acts of Violence (A Case Study at the Banyumas Regency Social Service Office)

Penulis

  • Revintalis Osilia Mahar Universitas Muhammadiyah Purwokerto
  • Susilo Wardani Universitas Muhammadiyah Purwokerto

DOI:

https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1346

Kata Kunci:

Legal Protection, Psychotic Homeless, Violence

Abstrak

The issue of legal protection for psychotic homeless individuals involved in acts of violence is a critical matter in the context of human rights and state responsibility. This study aims to examine the legal protection available to psychotic homeless individuals who become either victims or perpetrators of violence in Banyumas Regency, as well as the challenges faced by the local Social Service Office in handling such cases. This research employs both normative and empirical approaches. The normative approach involves the analysis of relevant legislation and legal theories pertaining to the legal protection of psychotic homeless persons, with data collected through literature review of primary and secondary legal materials. The empirical approach is used to gather factual data on the implementation of legal protection in the field, conducted through interviews with relevant stakeholders, specifically the Banyumas Regency Social Service Office. The findings indicate that psychotic homeless individuals are entitled to legal protection through mechanisms stipulated in the Indonesian Civil Code, as well as the right to rehabilitation as regulated in Law No. 18 of 2014 on Mental Health and Banyumas Regency Regional Regulation No. 16 of 2015 on the Control of Social Problems. The main challenges encountered by the Social Service Office in handling psychotic homeless individuals include limited personnel, budget constraints, rejection by families, and societal stigma. Inter-agency cooperation and effective policy implementation are essential to ensure adequate legal protection for this vulnerable group.

Referensi

Bila, K. S, 2022, Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Viktimologi. Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan

Choi, K. R., Wang, D., Stewart, S., & Goulding, L, 2021, Mental health conservatorship among homeless people with serious mental illness. Psychiatric Services, 72(5)

Erti ikhtiarni Dewi, 2020, Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Jurnal Pustaka Kesehatan Vol IV, No 1

Hasan, K., & Al-Kundarto, S, 2016, Model Rehabilitasi Sosial Gelandangan Psikotik Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di P onpes/Panti REHSOS Nurusslam Sayung Demak). At-Taqaddum, 6(2)

Ismail, M. W, 2020, Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa. Wal'afiat Hospital Journal, 1(1).

Johnsen, S., Watts, B., & Fitzpatrick, S. (2021). Rebalancing the rhetoric: A normative analysis of enforcement in street homelessness policy. Urban Studies, 58(9)

Kundarto, K, 2015, Model Rehabilitasi Sosial Gelandangan Psikotik Berbasis Masyarakat . National Library of Medicine

Kusumastuti, P. D, 2023, Hubungan Literasi Kesehatan Mental dengan Sikap Negatif Masyarakat terhadap Orang dengan Skizofrenia. Journal of Psychosociopreneur,

Muhammad Arsyad Subu ,2018, Stigmatisasi Perilaku Kekerasan dan Ketakutan diantara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia: Penelitian Constructivist Grounded theory. Jurnal Kedokteran Brawijaya,

Pradhea, R , 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Prespektif Perundang-Undangan. Repository Universitas Jambi

Rahmawati, D., 2022, Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jombang. Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(3),

Sukrang, S., Hasnidar, & Aisya, N, 2022, Hubungan stigma gangguan jiwa dengan perilaku masyarakat pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Tenri, A, 2021, Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Odgj (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 6(2)

Wijayanto, 2019, Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 27

Yunatan Iko Wicaksono, 2016, Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis, Malang: Media Nusa Creative

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 94 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

Website

Maya Citra Rosa, September 2024, Kronologi Perempuan Diduga ODGJ Bawa Kabur Balita di Taman Kober Purwokerto, Kompas, diunduh dari https://regional.kompas.com/read/2024/09/15/141226978/kronologi-perempuan-diduga-odgj-bawa-kabur-balita-ditaman-kober-purwokerto tanggal 9 November 2024

Wawancara

Budi Suharyanto, (Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial), Wawancara Pribadi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, 5 November 2024 Pukul 14.00 WIB

Anistya Wulandari Pratomo (Analis Rehabilitasi Masalah Sosial), Wawancara Pribadi, Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, 18 Juni 2025 Pukul 08.00 WIB

##submission.downloads##

Diterbitkan

2025-07-06

Cara Mengutip

Mahar, R. O., & Wardani, S. . (2025). Perlindungan Hukum Bagi Gelandangan Psikotik yang Terlibat Kekerasan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas): Legal Protection for Psychotic Homeless Individuals Involved in Acts of Violence (A Case Study at the Banyumas Regency Social Service Office). JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 18(02), 346–357. https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1346