Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis bertujuan untuk mencapai kehidupan negara yang sejahtera,aman,damai, dan tertib.Dengan cara tata kehidupan yang demikian , persamaan warga negara didepan hukum dijamin.Untuk mencapai tujuan tersebutdi atas sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus bertindak secara aktif dan positif melalui aparatur penyelenggara negaranya.Sebagai negara hukum, negara Indonesia menganggap hukum penting, pelaksanaan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahannya harus dilaksanakan dengan baik dan menurut saluran yang ditentukan oleh undang -undang. Hukum berfungsi sebagai badan kontrol dalam masyarakat.Salah satu bentuk pengawasannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mengkaji informasi sekunder berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, undang-undang dan penelitian serta referensi lainnya. Prinsip tata pemerintahan yang baik berdasarkan AAUPB menjadi standar dasar aparatur negara dalam pelaksanaan perbuatan hukum atas berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, tentu saja ada beberapa hambatan yang menghalangi PTUN sebagai sarana check and balance untuk mewujudkan good governance di masyarakat.