Kajian Politik Hukum Terhadap Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Abstrak

Isu Jokowi 3 periode terus disuarakan akhir-akhir ini oleh para pendukung Presiden Joko Widodo, yang menginginkan sekali lagi Presiden Joko Widodo dapat mengikuti pemilu dan duduk sebagai presiden Republik Indonesia. Masa jabatan presiden Republik Indonesia sesuai Pasal 7 konstitusi UUD 1945 adalah 2 kali masa jabatan, sehingga jalan satu-satunya agar tujuan tersebut bisa dicapai hanyalah dengan mengajukan amandemen UUD 1945. Melihat kekuatan Presiden Jokowi yang cukup besar didukung koalisi partai, maka sangatlah beralasan jika pendukungnya mampu mencapai tujuan itu. Tinjauan politik hukum akan mengangkat alasan historis amandemen pertama UUD 1945 mengenai pembatasan masa jabatan presiden, beserta kemauan politik Presiden Joko Widodo dalam menanggapi isu 3 periode.