Tantangan Hukum dan Solusi Pengembangan Berkelanjutan Sumber Daya Timah di Bangka Belitung

Abstrak

Pengelolaan sumber daya timah di Indonesia telah mengalami dinamika yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Dari pengelolaan yang dipegang oleh pemerintah pusat pada era Orde Baru, hingga desentralisasi ke pemerintah daerah pada era reformasi, dan kembali ke pemerintah pusat dengan resentralisasi terbaru. Perubahan kebijakan ini memiliki dampak yang kompleks terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial di daerah-daerah pertambangan, terutama di Bangka Belitung. Resentralisasi kewenangan pertambangan timah oleh pemerintah pusat telah mengurangi potensi pendapatan daerah dan menghilangkan kewenangan partisipasi dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Implikasi dari perubahan kebijakan ini mencakup konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan strategi yang holistik untuk mengelola sumber daya timah secara berkelanjutan, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial.