Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis

Abstrak

Regulasi yang mengatur tentang partai politik di Indonesia  sangat penting dilakukan perubahan karena sudah 12 Tahun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak pernah dilakukan perubahan. Banyak perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat yang menuntut perubahan UU Partai Politik namun sejauh ini belum ada niat baik pembentuk UU, untuk mengubah UU Partai Politik. Padahal, Undang-undang yang sederajat atau sama dengan Undang-Undang Partai Politik telah banyak mengalami perubahan, seperti Undang-Undang Pemilihan Umum. Tulisan ini ditulis dengan 2 (dua) perumusan masalah sebagai berikut, Pertama, mengapa regulasi partai politik penting dilakukan perubahan? Kedua, apa dampaknya Undang-Undang Partai Politik tidak dilakukan perubahan? Tulisan ini menggunakan metode analisis secara deskriptif, dari perumusan masalah maka diperoleh kesimpulan bahwa reformasi regulasi parpol, yakni UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah direvisi dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik  sangat penting dilakukan karena sudah 12 tahun UU ini tidak pernah direvisi. Dalam revisi tersebut perlu dimasukkan ketentuan tentang pembatasan masa jabatan ketua umum parpol dan perlunya pengujian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) parpol di Mahkamah Agung (MA), dan tidak dilakukannya revisi terhadap UU Parpol maka parpol tidak akan lagi dilirik oleh masyarakat sebagai tempat atau media penghubung antara kepentingan warga masyarakat dengan negara. Masyarakat akan beralih kepada sarana-sarana digital dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingannya.