Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kampanye Digital Oleh Partai Politik Dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Asahan
DOI:
https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1401Kata Kunci:
effectiveness; law enforcement; digital campaign; political parties; BawasluAbstrak
The advancement of digital technology has transformed political campaign patterns in the 2024 Election, including in Asahan Regency. Digital campaigns through social media provide opportunities to enhance public participation, yet they also present risks of legal violations if not properly supervised. This study applies an empirical legal research method with a focus on the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Asahan Regency in enforcing digital campaign regulations as stipulated in Law Number 7 of 2017 and Bawaslu Regulations. Data were collected through direct observation, interviews with election supervisors, and examination of official Bawaslu documents. The findings reveal that law enforcement against digital campaign violations by political parties in Asahan Regency has been effective, with no cases of black campaigns, discriminatory content, or misuse of official party accounts identified. The supervisory mechanism was consistently carried out through monitoring of registered accounts, content clarification, and sanction implementation when necessary. Moreover, Bawaslu of Asahan successfully applied an internal control system by strengthening staff technical capacity and conducting digital campaign socialization for both political parties and the public. These results indicate that the effectiveness of law enforcement has provided legal certainty and helped safeguard the quality of democracy at the regional level.
Referensi
Buku
Mukti Fajar dan Yulanto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Sugihardana D, Firdaus MH, Rama NR. Tinjuan Yuridis Kampanye Yang Dilakukan Secara Online Pada Kampanye Pemilu 2024. Surakarta: 2023
Jurnal/Artikel
Zainal Arifin, Zico Junius Fernando, Emi Puasa Handayani. Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital. Jurnal LITIGASI 2025;26:. 192-227.
Danny Rizar Ramadhan. Peran Polri Dalam Pengendalian Hate Speech Di Media Online Guna Kondusifitas Pemilu Serantak 2024. JURNAL SALAM PRESISI 2024;2:13–25.
Manurung M, Giyono U. Provision of Legal Assistance To State Civil Service Employees (ASN) in The Regional Secretariat of Asahan Regency. Voice Justisia 2021;5.
Harmoko R, Afif Z. Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara). Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 2021;7.
Derfy Rizky Suling. Penggunaan Media Sosial Oleh Peserta Pemilu pada Masa Tenagn (Pelanggaran Pemilu Atau Kebebasan Berekspresi). JUSTNESS Jurnal Hukum Politik Dan Agama 2024;4:1–15
Muhammad Rifka Wirananda, M. Galang Asmara, Rusnan. Kampanye Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Melalui Media Sosial Menurut Persfektif UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Pemilu Tahun 2024). Jurnal Diskresi 2024;3:188–94
Adam Ramadhan, Harlin Sabrinda Rasya, Cleo Patricia Joe, Irwan Triadi. Pengaruh Teknologi Dan Media Sosial Dalam Tata Negara Dan Proses Pemilihan Presiden: Tinjauan Pada Pemilihan Presiden 2024. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research 2024;4.
Muhammad Ngazis. Tantangan Hukum Terkait Regulasi Kampanye Di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum 2024. Jurnal Hukum Al’Adl 2024;16:180–93
Kayla Zefanya. Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu. Blantika Multidisciplinary Journal 2024:381–9.
Citra Monalisa Wowor, Herlyanty J. A. Bawole, Altje Agustin Musa. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Dalam Konteks Perundang-Undangan Mengenai Pemilihan Umum. Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT?: Lex Crimen 2024;12:1–12.
Fakhry Amin, Getah Ester Hayatulah. Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Supremasi 2024;14:1–14.
Saiful Hamdi. Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penegakan Hukum Pemilu di Era Demokrasi Kontemporer. Journal of Studia Legalia 2024;5:1–12.
Giovanni Cornelia, Tabitha Roulina Anastasya, Jedyzha Azzariel Priliska, Rasji. Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan 2024;8:295–302.
Ali Imran Nasution, Davilla Prawidya Azaria, Tiara Alfarissa, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, Muhammad Fauzan. Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024. Jurnal Civic Hukum 2023;8:173–90.
Sumardi, Penguatan Sistem Pengeawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024, Journal of Government Insight, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm 213-214
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transkasi Elektronik
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum











