Penerapan Pasal 374 KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Penggelapan Pada Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Nomor: 187/PID.B/PN.SKH)
Kata Kunci:
Crime, District Court, EmbezzlementAbstrak
This research examines the obstacles in the application of Article 374 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regarding the crime of embezzlement, based on Decision Number: 187/Pid.B/Pn.Skh in the Sukoharjo District Court. The main issues addressed include two key aspects: the application of Article 374 of the KUHP and the obstacles encountered in its implementation. The research method employed is empirical legal research, utilizing primary data from Sukoharjo District Court officials and secondary data from literature and library studies. Data collection techniques include interviews and documentation. The research findings indicate that the application of Article 374 of the KUHP in the Sukoharjo District Court is in accordance with legal provisions, as the criminal act committed fulfills the elements of the article. The main obstacle encountered is related to the presence of witnesses in court, which can affect the smoothness of the legal process. The absence of witnesses poses a significant challenge, despite efforts by the court to address this issue. Overall, the application of Article 374 of the KUHP to embezzlement crimes in the Sukoharjo District Court is deemed appropriate and legally sound. However, to enhance the effectiveness of law enforcement, better handling of technical obstacles such as witness attendance is required, so that the legal process can proceed more smoothly and justice can be achieved optimally.
Referensi
Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda (Jakarta: Bayu Media, 2006), 73.
Andreas. C. A. Loho, “Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Lex Crimen Volume 8, no. Nomor 12 (2019): 20–28.
Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 2.
Hartono, T. Jenis-jenis Kejahatan dalam KUHP. Buku Penerbit Hukum, 101-120 (2018).
Immanuel Harri Turnip, “Analisis Yuridis Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Terkait Dana Perusahaan Skripsi” (2020): 1–11.
Laminatang and Theo Laminatang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, 2nd ed. (Bandung: Sinar Grafika, 2013), 134.
Mahendri Massie, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP,” Lex Crimen 6, no. 7 (2017): 10.
Massie, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP,” 101.
Nugraha, B. Hukum Publik dan Hukum Privat. Jurnal Hukum Nasional, 14(1), 78-98 (2021).
Putri, A. K. Teknologi dan Perubahan Sosial. Buku Penerbit Indonesia, 34-56 (2019).
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politea, 1995).
Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya (Jakarta: Alumni, 1983), 622.
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1980), 87–88.
Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 259.
Soesilo, Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Detik-Detik Khusus, 258.
Sugandhi, KUHP Dengan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, n.d.), 376.
Susanti, R. Hukum sebagai Alat Negara. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(2), 123-145 (2020)
PANDUAN JURNAL 
TUTORIAL REGISTRASI DAN SUBMIT JURNAL 
