Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pelayanan Administratif Pembuatan Sertifikat Pengganti (Sertifikat Hilang) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Pentingnya peranan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah, diperlukan pendaftaran tanah. Sebagai bukti telah selesainya proses pendaftaran tanah, yaitu diterbitkannya sertifikat. Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan, apabila sertifikat hilang/rusak atau pemilik berganti dapat mengajukan permohonan pada Kantor Pertanahan setempat untuk menerbitkan sertifikat pengganti. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu dengan cara mengumpulkan data di lapangan, pemilahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan terhadap penelitian ini. Penerbitan sertifikat pengganti harus melengkapi syarat-syarat, antara lain: surat kehilangan kepolisian, surat permohonan, identitas pemohon, salinan sertifikat dan surat pernyataan sumpah pemohon di hadapan kepala kantor pertanahan. Kendala dalam penerbitan sertifikat pengganti terjadi karena dari pemohon tidak melengkapi berkas persyaratan dan kurangnya informasi terkait penerbitan sertifikat pengganti tersebut serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemohon untuk membuat sertifikat pengganti.